Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok pemberontak Houthi di Yaman menampik laporan PBB soal sejumlah pelanggaran di negara yang tengah dilanda konflik itu.
Laporan PBB yang menyebut koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian warga Yaman itu dinilai "tidak seimbang dan tidak merujuk kepada data statistik yang kredibel," menurut juru bicara militer.
"Laporan ini tidak seimbang dan tidak berdasarkan data statistik yang kredibel, juga tidak berasal penduduk Yaman," kata juru bicara koalisi Brigjen Ahmed Assiri, dikutip dari Reuters.
"[Laporan] ini menyesatkan publik dengan data yang salah dan sebagian besar berdasarkan pada informasi dari sumber yang terkait dengan milisi Houthi dan (mantan presiden Yaman Ali Abdullah) Saleh," katanya.
Laporan yang dirilis oleh kantor Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Kamis (2/6) itu menyebutkan bahwa koalisi Saudi dan pasukan milisi melakukan "sejumlah besar pelanggaran" termasuk "serangan terhadap sekolah dan rumah sakit."
Brigjen Assiri menyatakan bahwa koalisi Saudi berada di Yaman untuk "melindungi rakyat Yaman, termasuk anak-anak, dari tindakan milisi Houthi."
Ia menyebutkan Saudi memiliki program bantuan senilai US$30 juta untuk Yaman yang diluncurkan bekerja sama dengan penggalangan dana dari lembaga anak PBB, UNICEF.
Assiri berharap bahwa PBB akan tetap memihak warga Yaman dan tidak meluncurkan laporan yang akan memberikan legitimasi kepada upaya penggulingan pemerintahan pimpinan Abdu-Rabbu Mansour Hadi yang sah.
Assiri menekankan bahwa laporan PBB, yang menyatakan bahwa koalisi telah melakukan pelanggaran, "bertentangan dengan resolusi PBB itu sendiri."
Resolusi PBB No. 2216 mengakui pemerintahan Presiden Hadi sebagai pemimpin pemerintah yang sah dari Yaman.
"Laporan tersebut sayangnya menyamakan legitimasi internasional dan legitimasi pemerintah dengan milisi, yang merupakan penyebab utama ketidakstabilan dan kekacauan Yaman," katanya menambahkan.
Koalisi pimpinan Saudi melancarkan "Operasi Badai Dahsyat" sejak Maret tahun lalu yang menargetkan Houthi di Yaman dalam upaya mendukung pemerintahan Hadi.
Dalam laporan PBB disebutkan bahwa koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian dan cedera anak di Yaman tahun lalu dengan 510 angka tewas dan 667 terluka. Setengah dari keseluruhan operasi koalisi itu menyerang sekolah dan rumah sakit.
Ban Ki-moon pun memasukkan koalisi Arab Saudi yang ke dalam daftar hitam tahunan PBB. Setiap tahun, PBB kerap melaporkan daftar hitam bagi kelompok-kelompok yang "terlibat dalam perekrutan dan pemanfaatan anak, kekerasan seksual terhadap anak, pembunuhan dan melukai anak, serangan di sekolah dan/atau rumah sakit, dan serangan atau ancaman terhadap personel yang dilindungi, dan penculikan anak."
Houthi, pasukan pemerintah, dan milisi pro-rezim, serta Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP) sebelumnya sudah masuk dalam daftar hitam PBB.
Selain pihak-pihak yang berseteru di Yaman, daftar hitam PBB ini juga mencakup nama kelompok bersenjata di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, Republik Afrika Tengah, Irak, Mali, Myanmar, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriah, Kolombia, Nigeria, dan Filipina.
Pasukan pemerintah di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, Somalia, Myanmar, South Sudan, Sudan, dan Suriah juga masuk dalam daftar hitam PBB.
Ban mendesak 193 negara anggota PBB untuk memastikan bahwa upaya mereka melawan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan juga sesuai dengan hukum internasional.
JOIN
ATJEHCYBER @facebook