Ketika sejumlah negara Eropa silang pendapat soal kedatangan ratusan ribu imigran dari berbagai negara konflik, Jerman merupakan salah satu negara yang menyatakan siap untuk menampung para imigran. Tahun ini saja, Jerman memperkirakan akan penampung 800 ribu pengungsi, utamanya yang berasal dari Suriah.
Sementara, Hungaria dan Makedonia berupaya menutup perbatasan mereka bagi imigran. Negara lain yang menyatakan akan menerima pengungsi adalah Inggris, tetapi hanya ingin menerima sekitar 20 ribu pengungsi.
Mengapa Jerman terlihat begitu terbuka terhadap pengungsi?
Pengamat internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dr. CPF Luhulima menilai alasan utama penerimaan Jerman terhadap imigran adalah karena para imigran berpotensi memperkuat sektor tenaga kerja Jerman, yang tentunya akan berujung pada penguatan ekonomi.
Merujuk dari data penuaan warga yang dirilis oleh Komisi Eropa tahun ini, populasi German akan menurun dari 81,3 juta orang pada 2013 menjadi 70,8 juta orang pada 2060. Dari jumlah tersebut, prediksi warga yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat dari 32 persen pada tahun ini, menjadi 59 persen pada 2060.
Jerman, karenanya, diprediksi akan kekurangan warga usia produktif, yang mengancam sektor ketenagakerjaan dalam negeri.
"Jerman berupaya mengamankan sektor tenaga kerja, karena terancam depopulasi akibat penuaan masyarakat. Dengan adanya para pendatang, dalam hal ini para imigran, kekurangan itu bisa diisi," kata Luhulima lansir CNN Indonesia, Kamis (10/9).
Meski demikian, Luhulima memperingatkan tidak semua imigran akan mudah mendapatkan pekerjaan di Jerman. Bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, bisa jadi tidak mendapatkaan pekerjaan.
"Proses pendataan terhadap imigran juga akan menunjukkan apakah mereka melarikan diri dari negara asal karena konflik, atau karena faktor ekonomi sehingga terancam dideportasi," kata Luhulima.
Menurut sistem pengajuan suaka yang dirilis Komisi Eropa, suaka akan diberikan kepada mereka yang melarikan diri dari peperangan dan konflik berkepanjangan di negara asal. Sistem ini juga menyebutkan bahwa seluruh negara Eropa memiliki tanggung jawab yang setara untuk menampung dan memberikan perlindungan kepada pengungsi.
Indonesia juga menerapkan peraturan serupa. Ketika kedatangan arus pengungsi Rohingya dan Bangladesh ke Aceh beberapa waktu lalu, pemerintah memutuskan untuk menampung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar, dan merepatriasi pengungsi Bangladesh yang kabur dari negara asal karena faktor ekonomi.
Jerman memang memiliki sejarah sejarah panjang penerimaan imigran.
Menurut data dari Robinson, W. Courtland penulis buku Terms of Refugee terbitan UNHCR, sebanyak 46.348 warga Vietnam mengungsi di Perancis, sementara 28.916 warga Vietnam lainnya mengungsi ke Jerman.
Luhulima juga menyebutkan bahwa setelah Tembok Berlin runtuh, Jerman menerima begitu banyak imigran yang datang mencari pekerjaan dari negara-negara Eropa Timur dan Tengah, seperti Hungaria dan Austria.
Namun, jika menengok sejarah, rasa bersalah Jerman atas era Nazi yang sempat menguasai beberapa negara Eropa, juga disinyalir menjadi alasan Jerman begitu terbuka terhadap imigran.
"Dalam perpolitikan internasional, sejarah pendudukan Nazi yang buruk akan selalu lekat dengan Jerman. Bisa jadi penerimaan imigran ini merupakan upaya membalas 'hutang budi' bagi negara-negara lain," kata Dinna.
Isu xenofobia di negara-negara Eropa terkait arus imigran tahun ini belakangan memang mulai merebak. Florian Philippot, Wakil Presiden Partai Fron Nasional yang beraliran sayap kanan di Perancis menyindir sikap terbuka Merkel kepada imigran dengan menyatakan bahwa Jerman menampung imigran karena ingin memiliki banyak suplai "budak" untuk menggenjot industri.
"Jerman butuh budak yang banyak untuk mendukung industri mereka," kata Philippot dalam sebuah pidato di pertemuan tahunan Fron Nasional di Marseille, dikutip dari Politico, Rabu (9/9).
Di Jerman sendiri, kelompok konservatis Jerman telah menyerukan agar negara itu memperketat aturan soal pemberian suaka, jika perlu dengan mengubah konstitusi. Pasalnya, negara-negara Uni Eropa yang lain tidak siap untuk mengadopsi standar tinggi soal hak suaka seperti Jerman.
"Siapa yang menginginkan solusi Eropa untuk krisis pengungsi harus siap untuk mengeropakan standar Jerman, lalu, untuk mengurangi mereka," kata Menteri Keuangan Regional dari Partai Serikat Sosial Kristen (CSU), Marus Soeder, dikutip dari Reuters.
REUTERS | CNN
JOIN
ATJEHCYBER @facebook