Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya mengaku akan mengakomodasi aspirasi TNI wanita yang berkeinginan menggunakan jilbab, dalam melaksanakan tugasnya sebagai prajurit. Hanya saja jenderal bintang empat itu mengatakan penggunaan jilbab hanya diperuntukkan bagi TNI wanita yang bertugas di Aceh.
"Pilihannya hanya dua bagi Wanita TNI yang di luar Aceh. Dia berhenti dari TNI atau pindah ke Aceh jika tetap ingin memakai jilbab,"kata pengamat militer Muradi saat dikutip dari ROL, Rabu (3/6).
Menurutnya, opsi tersebut merupakan pilihan yang masuk akal ketimbang memaksakan kehendak. Kemudian memunculkan opini bahwa institusi TNI melarang anggota wanita mengenakan Jilbab.
Muradi menegaskan, TNI merupakan simbol negara, sehingga jika tidak netral maka akan menimbulkan kesan tidak baik.
“Sebenarnya, secara historis tentara Hisbullah menjadi salah satu cikal bakal TNI yang kemudian setelah negara Indonesia berdiri, mereka mengikuti latar belakang nasionalisme. Begitu melebur mereka harus mengedepankan nasionalisme,"ujarnya.
Muradi menambahkan, masyarakat diminta melihat konteks jika kemudian TNI menolak untuk melegalkan ditempat yang lain. Mungkin, kata dia, alasan TNI tidak menginginkan secara indentitas nasional terbelah dengan situasi demikian.
"Kecuali TNI membentuk kesatuan baru yang terdiri dari muslimah yang mengenakan jilbab,"ujar Muradi.
Din Minta TNI lebih Bijaksana
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta TNI bisa arif dalam mengambil keputusan ihwal pemakaian jilbab bagi prajurit wanita. Din yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah itu meyakini jilbab tidak akan mengganggu tugas sebagai aparat.
"Kami imbau pejabat dan pemerintah untuk bisa mengedepankan arif dan bijaksana. Saya yakin penggunaan jilbab enggak akan ganggu tugas dan aktivitasnya sebagai anggota TNI," kata Din di Gedung Sate Bandung, Rabu (3/6).
Din berharap Moeldoko bisa mewujudkan penggunaan jilbab untuk prajurit muslimah sebelum dirinya masuk masa pensiun. "Undang-undang memberi kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai agama. Maka untuk menggunakan busana muslimah itu bagian dari ibadat yang seharusnya tidak dihalangi," ungkapnya.
"Kita kembalikan pada pemangku amanat yang punya kuasa tapi kan kekuasaan itu tidak langgeng. Menurut hemat saya alangkah lebih baik jika panglima meninggalkan legacy, itu akan jadi amal jariah bagi panglima TNI," lanjutnya menambahkan.
JOIN