Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengaku beberapa dari total 22 situs yang diblokir tak seluruhnya mengandung konten negatif.
"Hidayatullah kami menemukan ada dua berita yang negatif," katanya dalam kesempatan yang sama.
Menanggapi hal tersebut, pemimpin redaksi Hidayatullah.com, Mahladi mengatakan, "Kami bersedia menghapus dua berita yang dianggap negatif. Tapi jangan blokir seluruh situs kami. Kamis situs ideologi yang banyak diakses orang," kata dalam diskusi tersebut.
Menurut Mahladi, pemblokiran justru mencemarkan nama baik medianya sekaligus pondok pesantren yang memiliki media tersebut. "Orang jadi menduga jangan-jangan kami teroris. Padahal kami tidak mendukung ISIS," ucapnya.
Sementara, Pakar hukum cyber Margiono menilai pemblokiran 22 situs islam dengan menutup seluruh domain tak efektif. Pasalnya, mereka dapat membuat situs baru dengan mudah. Blokir menurut Margiono dapat dilakukan hanya dengan menutup akses Uniform Resource Locator (URL) atau alamat spesifik konten tertentu.
"Jangan diblokir domainnya. URL-nya saja. URL mana yang ilegal, itu yang diblokir. Kecuali kontennya 100 persen negatif, baru domainnya diblokir," ujar Margiono dalam diskusi di kantor Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, Minggu (5/4).
Menurut pendiri Indonesia Online Advocacy ini, tak seluruh konten dalam satu situs bernuansa negatif. Penentuan sebuah situs negatif atau tidak pun sarat dengan subyektivitas lantaran tak ada kategorisasi yang jelas.
Selama ini, ia berpendapat, tidak ada sistem pemblokiran yang efektif diterapkan di berbagai negara. "Tidak ada cara blokir yang sempurna. Bisa saja konten yang tidak bersalah, diblok. Ada juga yang underblocked, banyak yang ilegal dan harus diblok tapi tidak diblok," ucapnya.
Lebih lanjut, ia justru menyarankan ada revisi dalam arsitektur teknologi ketika akan mematikan suatu konten dalam situs tertentu.
"Teknisnya misal meminta penyedia jasa layanan untuk membuat slow down ketika masyarakat mengakses, atau cara lainnya," katanya. Penyedia jasa layanan tersebutlah yang melakukan pemblokiran otomatis. Dalam kasus ini menurut Margiono diperlukan payung hukum.
CNN
JOIN
ATJEHCYBER @facebook